PATI —PENAMERAK.COM Aksi pelemparan telur busuk ke kantor Bank Mandiri di Pati menuai kecaman dari Demang Wotan dan GERAM Indonesia. Mereka menilai penyampaian aspirasi tidak boleh bergeser menjadi tindakan yang berpotensi mengganggu pelayanan publik, merusak ketertiban, atau merugikan pihak lain.15 September 2026.
Sikap tersebut disampaikan menyusul informasi mengenai aksi yang disebut sebagai bentuk protes terhadap persoalan yang berkaitan dengan Bank Mandiri. Namun, hingga berita ini ditulis, kronologi lengkap, pihak yang melakukan aksi, serta latar belakang persoalan masih membutuhkan konfirmasi resmi dari pihak-pihak terkait.
Aspirasi Boleh Keras, Cara Tetap Harus Berkelas
Demang Wotan dan GERAM Indonesia menegaskan bahwa kritik terhadap lembaga maupun perusahaan merupakan bagian dari ruang demokrasi. Namun, kebebasan menyampaikan pendapat tetap memiliki batas, terutama ketika tindakan yang dilakukan berpotensi mengganggu ketertiban umum.
“Kami mengecam tindakan yang mengarah pada anarkisme. Aspirasi harus disampaikan dengan cara yang bermartabat dan tidak merugikan pihak lain.”
Menurut mereka, persoalan yang melibatkan masyarakat dengan lembaga perbankan semestinya dibuka melalui dialog, klarifikasi, mediasi, maupun mekanisme hukum apabila memang terdapat dugaan pelanggaran.
Jangan Sampai Protes Justru Menjadi Persoalan Hukum
Aksi protes yang dilakukan secara emosional berpotensi mengalihkan substansi persoalan. Masyarakat akhirnya lebih banyak membicarakan tindakan pelemparan daripada masalah utama yang sebenarnya ingin disampaikan.
Karena itu, Demang Wotan dan GERAM Indonesia meminta seluruh pihak menahan diri dan mengedepankan pembuktian.
Jika memang ada persoalan dengan Bank Mandiri, buka datanya. Jika ada dugaan pelanggaran, buktikan. Jika ada pihak yang dirugikan, tempuh jalur hukum.
Bukan justru melakukan tindakan yang dapat menimbulkan persoalan baru.
Bank Mandiri dan Aparat Diminta Beri Penjelasan
Di sisi lain, pihak Bank Mandiri dan aparat berwenang diharapkan memberikan keterangan resmi terkait kejadian tersebut. Penjelasan diperlukan agar publik tidak mendapatkan informasi yang sepotong-sepotong atau hanya berdasarkan klaim dari salah satu pihak.
Publik juga perlu mengetahui apakah aksi tersebut benar terjadi, kapan dan bagaimana kronologinya, siapa yang terlibat, serta apa persoalan yang menjadi latar belakang aksi.
