PATI —Penamerak.com. Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Pati Risma Ardhi Chandra menjadi sorotan publik setelah video dirinya salah membaca sila kedua Pancasila saat memimpin upacara peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Alun-Alun Pati, Senin (17/8/2026), viral di media sosial.
Dalam rekaman yang beredar, Chandra mengucapkan sila kedua dengan kalimat “keadilan yang adil dan beradab”, bukan rumusan yang benar, yakni “Kemanusiaan yang Adil dan Beradab.” Kesalahan tersebut membuat peserta upacara sempat tidak serempak mengikuti pembacaan.
Blunder tersebut sontak memancing perhatian warganet. Momentum yang seharusnya menjadi peringatan sakral terhadap perjuangan kemerdekaan justru berubah menjadi sorotan publik terhadap orang nomor satu di jajaran pemerintahan Kabupaten Pati.
Chandra kemudian memberikan klarifikasi dan menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat.
“Jadi kami ucapkan permohonan maaf untuk masyarakat Kabupaten Pati dan seluruh masyarakat Republik Indonesia. Itu sekali lagi tidak sengaja, memang kondisi saya benar-benar waktu itu kurang enak badan.”
Ia menjelaskan bahwa kondisi fisiknya sedang menurun setelah menjalani rangkaian kegiatan yang padat hingga malam hari. Menurut Chandra, sebelum upacara dirinya bahkan mengalami keringat dingin dan kemudian kehilangan konsentrasi ketika membacakan Pancasila.
“Pagi hari itu kondisinya sudah keringat dingin, cuma karena posisi 17 Agustus saya harus kuat. Tapi ternyata fisik manusia tidak bisa kalau memang kondisi seperti itu, akhirnya blank. Itu di luar prediksi kami.”
Bukan Sekadar Salah Ucap
Kesalahan tersebut memang dapat dijelaskan sebagai kekhilafan manusiawi. Namun, sebagai kepala daerah yang sedang berdiri di hadapan peserta upacara dan masyarakat dalam momentum kenegaraan, pembacaan Pancasila memiliki bobot simbolik yang jauh lebih besar daripada sekadar salah menyebut satu kalimat.
Pancasila bukan teks seremonial biasa. Ia merupakan dasar negara dan bagian fundamental dari identitas kebangsaan Indonesia.
Karena itu, insiden tersebut layak menjadi bahan evaluasi, bukan semata-mata bahan olok-olok.
Pertanyaan publik yang kemudian muncul sederhana: apakah persiapan dan kondisi kesehatan seorang pejabat yang menjadi inspektur upacara sudah benar-benar diperhitungkan sebelum mengambil tanggung jawab memimpin prosesi kenegaraan?
Permintaan maaf patut diapresiasi. Tetapi permintaan maaf juga idealnya diikuti evaluasi agar kesalahan serupa tidak kembali terjadi.
Viral, Kritik Pun Menggelinding
Video kesalahan pembacaan tersebut menyebar di berbagai platform media sosial dan memunculkan beragam reaksi masyarakat. Sejumlah pihak bahkan menilai permintaan maaf saja belum cukup dan mendorong adanya evaluasi lebih lanjut.
Di sisi lain, publik juga perlu menahan diri agar kritik tidak berubah menjadi serangan pribadi. Kesalahan dalam membaca teks tidak otomatis membuktikan seseorang tidak menghormati Pancasila.
Namun, jabatan publik memang membawa konsekuensi: setiap tindakan pejabat dapat menjadi konsumsi publik dan setiap kekeliruan harus siap dipertanggungjawabkan secara terbuka.
Momentum Evaluasi Kepemimpinan
Insiden ini semestinya tidak berhenti pada viralnya video dan permintaan maaf.
Bagi Pemerintah Kabupaten Pati, kejadian tersebut dapat menjadi momentum untuk memperbaiki kesiapan protokoler, memastikan kondisi kesehatan pejabat sebelum memimpin agenda penting, serta memperkuat ketelitian dalam setiap kegiatan kenegaraan.
Sebab masyarakat tidak hanya membutuhkan pemimpin yang berani meminta maaf ketika keliru, tetapi juga pemimpin yang mampu belajar dari kekeliruan dan memastikan kesalahan yang sama tidak terulang.
Pada akhirnya, satu kalimat yang salah memang bisa menjadi viral dalam hitungan jam. Tetapi ukuran kepemimpinan bukan terletak pada seberapa cepat seorang pejabat meminta maaf setelah blunder, melainkan seberapa serius ia melakukan evaluasi setelahnya.
Pancasila bukan sekadar untuk dibaca. Ia untuk dipahami, dihormati, dan diwujudkan dalam tindakan.
Red.
